PAMATANG SILIMAHUTA NEWS – JAM 14.35 WIB
Monang Saragih selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) perbaikan jalan Tiga Raja Naga Timbul, Nagori Silimahuta Barat, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun, sepertinya tidak mencerminkan seorang aparatur desa yang mampu memberikan penjelasan terhadap suatu permasalahan yang terjadi.
Terbukti, ketika dikonfirmasi kepadanya terkait kerusakan jalan Tiga Raja Naga Timbul meski baru beberapa bulan selesai dikerjakan, Kamis (21/3) sekira jam 14.35 wib, dia malah bersikap arogan.
“Bukan kepada Siantar News 24 Jam saya bertanggung jawab mengenai kerusakan jalan tersebut,” ungkapnya seraya mematikan selulernya.
Sebelumnya, Monang memberi alasan kalau kerusakan jalan yang baru beberapa bulan selesai dikerjakan tersebut diakibatkan oleh mobil yang sering melintasi jalan tersebut.
“Itu akibat dilintasi oleh mobil. Jadi jalan mengalami kerusakan,” ucap Monang Saragih berkilah.
Sementara akibat kondisi jalan yang sudah rusak ini meski baru diperbaiki, sebelumnya salah seorang pengguna jalan bermarga Saragih mengaku sangat dirugikan.
“Proyek ini baru diperbaiki, tetapi kondisi jalan sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Akibatnya, kami selaku penguna jalan yang dirugikan,” kata Saragih yang meminta aparat penegak hukum untuk segera turun mengusut pelaksanaan proyek Dana Desa tersebut.
“Kita minta kepada pihak penegak hukum seperti Kejari, ataupun Inspektorat untuk segera mengusut proyek jalan, yang hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan yang diinginkian masyarakat,” cetus Saragih.
Menurut Saragih, banyak yang sudah mengeluh terhadap amburadulnya proyek yang dikerjakan oleh Pangulu, mengakibatkan jalan tersebut tidak bisa dinikmati masyarakat.
“Ini sudah keterlaluan! Masak dengan dana sebesar ratusan juta rupiah, pekerjaannya tidak maksimal dan banyak batu berserakan di badan jalan. Untuk itu kita minta dengan tegas kepada pihak terkait untuk segera mengusut proyek tersebut,” kesal Saragih.
Sebelum menutup pembicaraan, Saragih juga menyampaikan kalau cepatnya jalan tersebut mengalami kerusakan, diakibatkan oleh kurangnya pengawasan dari dinas terkait.
“Ini salah satu contoh kurangnya pengawasan dari dinas terkait, sehingga hasil pekerjaan di lapangan banyak yang tidak diketahui. Sehingga proyek yang dikerjakan asal jadi,” tutup Saragih. (jun)
