SIBOLGA NEWS – JAM 09.00 WIB
Menjelang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, sejumlah tokoh agama hingga tokoh masyarakat kota Sibolga menolak segala aksi yang berpotensi rusuh, Rabu (12/06)
Mereka sepakat menolak aksi yang berpotensi rusuh saat sidang MK digelar hingga saat putusan MK ditetapkan.
Lurah Pancuran Bambu menyampaikan menyikapi rencana sejumlah aksi dalam sidang gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami memutuskan untuk menolak dan tidak mengikuti jika ada rangkaian aksi – aksi yang berpotensi pada kerusuhan saat berjalannya proses persidangan di MK,” katanya.
Dirinya menyebutkan, sebab hal tersebut hanya akan merugikan masyarakat.
“Kita tidak ingin situasi memanas sampai berujung pada kerusuhan seperti tahun 1998 lalu. Karena kalau itu terjadi, yang sangat dirugikan adalah kita sendiri, mencari nafkah pun susah,” ujarnya.
Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat Kota Sibolga agar tidak terpengaruh dengan segala bentuk konten negatif yang mengarah pada provokasi maupun berita bohong di seluruh media sosial dalam menyikapi sidang MK.
“Kami mengajak semua pihak menyaring sebelum men-sharing kabar – kabar yang belum tentu kebenarannya, di media sosial,” terangnya.
Ditempat terpisah, Camat Sibolga Kota Mardi Tanjung juga mengatakan demi situasi yang aman kondusif, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat kota Sibolga jangan sampai terprovokasi, dan menolak segala akasi hal – hal potensi berbentuk kerusuhan.
“Intinya kita warga kota Sibolga sangat menolak jika ada kerusuhan, dan upaya – upaya dari orang – orang yang mencoba membuat kerusuhan dan kerusakan di Sibolga dengan dalih apapun,” ucapnya.
Mardi juga menambahkan, mari sama – sama mendukung penuh aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas ke pihak – pihak yang melakukan huru – hara di kota Sibolga. (riz)
