SIBOLGA NEW – JAM 15.20 WIB
Perseteruan antara Muchtar Nababan, anggota DPRD Sibolga dengan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Sibolga semakin memanas. Nelayan tradisional yang tergabung dalam Kelompok Nelayan Tolong Menolong (KNTM) pun angkat bicara. Mereka mengaku telah melaporkan perseteruan tersebut ke Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Hal tersebut dikatakan Immat Lubis, Ketua KNTM Sibolga – Tapteng di kantornya, Kamis (15/8). Bahkan menurutnya, dia juga telah mengirimkan beberapa rekaman video, yang menjadi bukti bahwa ilegal fishing marak di Sibolga – Tapteng.
“Persoalan ini sudah sampai ketangan ibu Susi, ke HPnya. Sudah saya laporkan. Bahkan video – video bongkar kapal trawl pun sudah saya laporkan,” kata Immat.
Dan menurutnya, sudah ada respon dari Menteri Susi yang mengapresiasi perlawanannya terhadap kapal perusak biota laut tersebut.
“Bu Susi mengapresiasi saya. Dia mengangkat 2 jempol tangannya, kemudian 2 bendera merah putih kepada saya,” pungkasnya.
Laporannya tersebut juga katanya sebagai bukti dukungan mereka terhadap Muchtar, yang membongkar adanya dugaan suap dari pengusaha pukat trawl dan ilegal fishing lainnya kepada oknum petugas.
“Saya mendukung penuh pernyataan muchtar nababan yang menyuarakan kepentingan masyarakat kecil. Karena, belum ada lagi suara – suara di Parlemen Sibolga – Tapteng yang menyuarakan kepentingan masyarakat kecil. Baru kali ini, ada anggota DPRD yang mementingkan suara nelayan kecil,” ungkapnya.
Apa yang disampaikan Muchtar terkait adanya dugaan suap dari pengusaha ilegal fishing menurut Immat, benar. Namun, dia mengaku tak ingin menyebut siapa dalang penerima dan pengumpul uang tersebut.
Karena bebasnya ilegal fishing beroperasi sudah menjadi bukti kuat adanya dugaan penerimaan suap oleh oknum penegak hukum laut.
“Banyak kepentingan – kepentingan didalam. Tapi saya tidak mau menuding. Terkait adanya indikasi oknum Lanal Sibolga, kami punya video – video beroperasinya kapal pukat trawl. Yang kecil maupun yang besar. Kenapa bisa beroperasi, tanpa ada hambatan dari pihak keamanan. Kenapa peraturan bisa begini, kenapa bisa beroperasi. Saya bertanya, saya gak mau menuding siapa yang membawa setoran. Tapi fakta, kenyataannya sekarang,” ketusnya.
Karena menurut Immat, dengan beroperasinya kapal pukat trawl dan sejenisnya, telah membunuh mereka secara perlahan. Akibat makin minimnya hasil tangkapan ikan mereka.
“Nelayan kecil, tradisonal yang sudah diambang kritis. Karena maraknya ilegal fishing sampai sekarang, yang beroperasi di Sibolga – Tapteng,” ketusnya.
Untuk itu, mewakili nelayan kecil lainnya, Immat dengan tegas mengatakan akan menggelar aksi besar – besaran bila pelaporan Muchtar Nababan ke Polres Sibolga belanjut.
“Kalau ini berlanjut, nelayan tradisional akan membuat aksi. Karena, kalau tidak masyarakat nelayan yang memperbaiki daerahnya sendiri, siapa lagi. Untuk apa kita takut kepada orang lain, sekalipun dia pemimpin. Kalau tidak ada kebijaksanaan dalam hal ini, ada 3 hukum yang saya ketahui, ada hukum negara, hukum adat dan hukum rimba. Jangan sampai terulang kembali kejadian tahun 2011 yang lalu, Sibolga siaga satu. Jangan sampai terjadi,” tegasnya. (ded)
