SIBOLGA NEWS – JAM 16.00 WIB
Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dari pemerintah daerah sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin dan rentan miskin untuk bidang Kesehatan, Pendidikan, dan masalah sosial lainnya.
Program tersebut bertujuan masyarakat miskin dan rentan miskin yang mempunyai masalah sosial, bisa mengakses JPS agar masyarakat yang masih memiliki tunggakan pembayaran di sekolah dapat terselesaikan dan melakukan proses belajar dengan nyaman.
Namun sangat disayangkan selama ini pencairan JPS, khususnya bidang pendidikan ataupun kesehatan dinilai masih lama. Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah seorang Pemuda yang tidak ingin nama nya disebutkan.
Menurutnya, bantuan JPS merupakan kewajiban bagi pemerintah kepada masyarakat, sebab kondisi ekonomi masih dalam keadaan kesulitan.
“Program JPS ini kan untuk membantu masyarakat, khususnya yang tidak memiliki jaminan sosial dari pemerintah,” ungkapnya
Dirinya menegaskan, bahwa sejauh ini masih ada di antara mereka (masyarakat) yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selain faktor karena data yang tidak akurat dalam pendistribusian bantuan tersebut, juga karena ketidaksiapan pemerintah dalam penanganan masalah tersebut.
“Program JPS tersebut berpotensi di selewengkan karena tidak adanya keseriusan dari pemerintah dalam menjalankan program,” tegasnya
“Dari info yang kita dapat ada laporan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas sosial terkait pengadaan belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga JPS 2, pada anggaran 2022, dengan nilai anggaran Rp.1.750.000.000,00,” tambahnya
Dirinya meminta agar APH (Aparat Penegak Hukum) baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diminta turun tangan untuk memantau program Jaring Pengaman Sosial (JPS) 2 yang ditangani langsung oleh Dinas Sosial di Setiap Daerah Kabupaten/Kota khususnya di Kota Sibolga.
“Periksa dan tangkap kadis sosial kota sibolga, apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi,” pintanya
Dirinya berharap tidak ada lagi pejabat yang mengkorupsi dana bantuan program Sosial demi berjalan nya pemerintahan kota Sibolga yang bersih dari KKN.
Hingga berita ini dirilis, Haslan Efendi Kadis Sosial kota Sibolga tidak memberikan balasan saat dikonfirmasi awak media melalui aplikasi WA (WhatsApp). (Andes)
