TAPSEL NEWS – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, meninjau wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut). Dalam peninjauannya, Hanif melakukan pengawasan langsung terhadap dua perusahaan berinisial PTAR dan NSHE.
“Kedua perusahaan tersebut beroperasi di kawasan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel),” kata Menteri Hanif melalui siaran pers yang diterima News24jam, Sabtu (06/12/2025).
Hanif mengatakan, pengawasan dilakukan untuk melihat sejauh mana aktivitas pembangunan serta pemanfaatan ruang berkontribusi terhadap tekanan lingkungan di hulu DAS.
“Pemeriksaan lapangan dilakukan setelah pantauan udara memberikan indikasi kuat adanya perubahan bentang alam yang mempengaruhi aliran air di kawasan tersebut,” ucapnya.
Hanif juga menjelaskan beberapa aktivitas skala besar terbukti memberikan tekanan tambahan bagi DAS Batang Toru, terutama dalam situasi curah hujan ekstrem.
“Dari peninjauan udara, kami mengidentifikasi sedikitnya tiga sumber utama yang memperparah banjir, yakni kegiatan hutan tanaman industri, pembangunan listrik tenaga air yang masif, dan aktivitas penambangan emas di DAS Batang Toru. Semua ini memberi kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan,” ungkapnya.
Untuk memastikan langkah penanganan berbasis data, Hanif memaparkan bahwa identifikasi awal dilakukan melalui kombinasi pantauan udara dan ground check langsung di titik-titik yang diduga menambah beban limpasan air.
Penjelasan tersebut disampaikan untuk menggambarkan kondisi faktual di hulu DAS, yang kini berada dalam tekanan tinggi akibat beragam aktivitas pemanfaatan ruang.
Selain itu, kawasan hulu juga didominasi hamparan luas lahan pertanian, baik lahan kering maupun basah, yang turut mempengaruhi kemampuan tanah menyerap air hujan.
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) kini melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh temuan dapat diikuti tindakan korektif secara presisi.
Hanif menegaskan pemulihan lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus memandang keseluruhan ekosistem sebagai satu kesatuan.
Ia menekankan bahwa pola curah hujan ekstrem yang terjadi belakangan ini harus menjadi acuan baru dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
“Semua temuan ini harus dinilai dalam satuan lanskap yang utuh. Dan dengan intensitas hujan yang kini melampaui 250 bahkan 300 mm, KLH/BPLH akan meninjau kembali seluruh persetujuan lingkungan yang berlaku di DAS Batang Toru,” jelas Hanif.
Sejalan dengan itu, KLH/BPLH memperketat pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan ruang di kawasan rawan banjir dan longsor, termasuk dua perusahaan yang disidak di Batang Toru.
Setiap kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai kini diverifikasi ulang terhadap izin lingkungan dan kesesuaian tata ruang.
Penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang berpotensi menambah risiko bencana.
Selanjutnya, Hanif juga akan melakukan verifikasi lapangan secara langsung terhadap perusahaan lainnya yang terindikasi memberi kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan sehingga memperparah bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera. (rizki)
