Soal Gugatan PLTA Simonggo 2 Keputusan Sidang Ditunda, Penggugat Kecewa

Daerah, Humbahas, Sumut2491 Dilihat

HUMBAHAS NEWS JAM 16.13 WIB

Gawat, sidang keputusan gugatan Ijin Prinsip (IP) Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor pada PLTA  Simonggo 2 Desa Sion Selatan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan ke PT Nusantara Energi Permata (NEP), ditunda dari Selasa (26/3) menjadi Selasa (2/4) mendatang, demikian Ketua Majelis Hakim Hendra Utama Sotardodo SH mengumumkan di Pengadilan Negeri Tarutung.

“Sesuai sidang perkara Simonggo 2 Desa Sion Selatan , seyogianya hari ini pembacaan putusan, tapi anggota majelis ada yang sakit, maka sidang diundur dan putusan tidak dapat dibacakan jika tidak lengkap,” kata Hendra didampingi anggota hakim Saba’aro Zendrato SH saat awal sidang dimulai di Pengadilan Negeri Tarutung, kamis (26/3) sekira pukul 16.13 wib.

Hendra mengumumkan sidang pembacaan keputusan gugatan ijin prinsip Bupati Humbang Hasundutan pada PLTA Simonggo 2 Desa Sion Selatan Kecamatan Parlilitan yang diberikan kepada PT NEP, harus ditunda minggu depan.

Sebelumnya, Hendra didampingi hakim anggota Saba’aro Zendrato SH sempat memanggil satu hakim anggota sebagai pengganti hakim Sayed Fauzan SH MH yang dalam kondisi sakit, sebelum sidang dimulai. Usai lengkap, hakim anggota yang mengisi Sayed, yakni hakim Hendra Tarigan SH, Ketua Majelis Hakim pun mengetok dan membacakan penundaan keputusan.

“Sidang keputusan Simonggo 2 kita undur sampai tanggal 2 April 2019,” sambung Hendra sembari mengetok palunya sidang ditutup.

Sidang putusan yang ditunda, yang dihadiri penggugat yakni Djapiter Tinambunan dan tergugat 1 yakni Bagian Hukum Sekretariat Daerah didampingi PT NEP menuai kekecewaan berat.

Djapiter Tinambunan selaku penggugat mengaku kecewa berat terhadap penundaan keputusan tersebut. Sebab, sebelum sidang dimulai membacakan keputusan, majelis hakim dilihatnya sudah lengkap dikarenakan Ketua Majelis Hakim Hendra Utama Sotardodo SH telah menggantikan Sayed Fauzan yang dalam kondisi sakit pada sidang dimulai.

“Kita kecewa penundaan keputusan ini, sebab tiga majelis hakim sudah lengkap, kenapa dibilang tidak lengkap. Ada apa ini,” keluhnya usai sidang ditutup.

Pun demikian, warga yang menggugat ijin prinsip Bupati Humbang Hasundutan ini, karena tidak sesuai persaingan usaha yang diberikan kepada PT NEP selaku pengembang untuk pembangunan PLTA Simonggo 2 itu, mengaku optimistis hakim berpikir objektif dan prifesional dlam putusan yang sudah disiapkan. “ Saya hanya berharap , hakim adil dalam memutuskannya,” katanya.

Djapiter Kirim Surat ke Presiden RI Soal Simonggo 2

Sebelumnya, agar keputusan Pengadilan Negeri (PN) Tarutung adil tanpa ada nepotisme terkait Ijin Prinsip Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor pada PLTA Simonggo 2 yang digugat oleh masyarakat, Djapiter Tinambunan buat surat ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, tanggal 14 Maret 2019.

Djapiter mengungkapkan kekhawatiranya akan keputusan itu tidak adil, melalui suratnya itu ia berharap Presiden ke 7 ini ikut membantu jalannya persidangan itu agar dapat murni tanpa ada neko-neko, pada 26 Maret 2019 mendatang.

“Kita berharap keputusan PN itu adil dan tidak neko-neko, makanya kita turutkan Presiden,” kata Djapiter via telepon, Minggu (17/3) sore.

Djapiter mengatakan, takut jika keputusan PN Tarutung nanti ada dugaan terjadi nepotisme, sehingga iapun membuat surat ke Presiden ke 7 ini untuk membantu jalannya persidangan itu agar murni.

Biarpun keputusan itu nantinya bukan menjadi harus keberpihakan kepada sikap mereka, dirinya tidak mempermasalahkan adanya pembangunan PLTA itu ditangan perusahaan siapa. Hanya saja dirinya meminta agar keputusan itu adil dan murni.

“Kita berhadap murni saja, mau siapa yang membangun PLTA Simonggo 2 itu asalkan demi masyarakat,” tegasnya.

Djapiter menambahkan, terjadinya gugatan itu dikarenakan Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor dalam memberikan ijin prinsip pada pembangunan PLTA Simonggo 2 kepada PT Nusantara Energi Permata (NEP) tidak sesuai aturan yang berlaku. Berupa persaingan usaha.

Dimana, sebelum PT NEP mengajukan ijin prinsip, PT Indonesia Power (IP) terlebih dahulu mengajukan. Kemudian, selain PT IP, PT PLN (Persero) sudah terlebih dahulu juga mengajukan ijin prinsip pembangunan PLTA Simonggo 2 itu sejak tahun 2011 lalu.

Namun, kenyataanya, kata Djapiter, Dosmar malah membatalkan pengajuan perusahaan itu dengan alasan yang tidak tepat dari peraturan yang disebut kepala daerah ini. “ Jadi harapan kita agar Pak Presiden melihat perkara ini dan hatinya diketuk sehingga ada keputusan yang adil dan murni dari hakim nantinya,” kata Djapiter.

Lebih lanjut, Djapiter mengatakan, bahwa surat terbukanya selain ke Presiden ke 7 itu juga disampaikannya ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Menteri ESDM, Direktur Utama PT PLN di Jakarta, Bupati Humbang Hasundutan, Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan tidak bermaksud untuk mendeksreditkan pihak manapun. Tujuannya, murni agar keputusan PN Tarutung murni dan adil.

Adapun isi surat terbuka itu yang disampaikan ke redaksi Tapanuli News 24jam, berbunyi, pertama, bahwa PT NEP yang telah diberikan ijin prinsip sesuai dengan Perbup nomor 15 tahun 2011, terbantahkan dari fakta persidangan. Ia memisalkan seperti company profile, kesanggupan pendanaan, pra study potensi yang dimohon, jaminan ketersediaan modal 10 persen sampai dengan 25 persen yang diterbitkan oleh lembaga perbankan yang diakui oleh pemerintah.

Menurut Djapiter selaku pengadu, bahwa company profile milik PT NEP adalah murni perusahaan swasta bergerak dibidang kelapa sawit. Dan pemodalnya patungan keluarga dan hanya memiliki lebih kurang modal kerja Rp 15 miliar.

Kemudian, pra study potensi yang dimohon tidak ada dan ini dikuatkan dengan hasil penelitian terhadap hasil hak angket DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan tentang PT NEP. Djapiter menjelaskan, dimana Camat Parlilitan yang dipanggil dan terperiksa di angket mengakui bahwa PT NEP tidak pernah survey tahun 2016 dan malah pada tahun 2017setelah mendapat ijin prinsip tahun 2016.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi Benton Lumbangaol pada persidangan mengaku PT NEP hanya study meja berupa tidak ada survey dan pra feasibility study hanya beatiful hand book, tanpa survey dilapangan.

Kedua, ijin pinsip yang telah diberikan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 dan ijin lokasi sudah 2 tahun sejak tahun 2017 dan 2019, seharusnya sudah pembangunan termasuk pembebasan lahan. Namun kenyataannya, belum ada.

Ketiga, PT PLN (Persero) Tbk, menurutnya tidak akan memberikan PPA pada perusahan swasta diareal RUPTL PLN/Master plan PLN di Simonggo 2 dengan kapasitas 90 megawatt. Keempat, PT PLN , menurutnya lagi tidak akan membeli listrik diareal master plan PLN, karena PLN sendiri melalui Indonesia Power sudah mengajukan permohonan ijin prinsip kepada Bupati sejak tahun 2011 hingga 2015.

Kelima, PT NEP diduga yang telah membuat risallah pengadaan lahan seluas 35 ha atas nama Tommy Wiliam Tampubolon dalam rangka mendapatkan ijin lokasi pembangunan PLTA Simonggo 2 dengan kepasitas 85 megawatt dan terakhir menjadi 60 megawatt. (gam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *