SIBOLGA NEWS – JAM 09.00 WIB
Wakil Ketua (Waket) DPRD Kota Sibolga, Jamil Zeb Tumori mengkritik teknis penyaluran bantuan sosial tunai (BST), karena dianggap mengabaikan protokol kesehatan (Prokes).
Ia mencontohkan, selalu terjadi penumpukan massa di Kantor Pos Sibolga pada saat dilakukan penyaluran bantuan tersebut.
Hal ini rentan dengan bahaya penyebaran virus corona, tanpa ada pemberlakuan physical distancing (pembatasan fisik atau jaga jarak antara seseorang dengan orang lain) kepada warga penerima bantuan.
“Kantor Pos dalam pembagian BSTnya, harus mengikuti standar Covid,” ujar Jamil, Senin (28/9) pagi.
Dirinya menjelaskan, permasalahan ini telah disampaikannya dalam forum rapat koordinasi Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Sibolga.
Harapannya ada solusi pembenahan teknis penyaluran BST, dengan menerapkan protokol kesehatan.
“Hal ini, sudah saya sampaikan saat rapat koordinasi membahas tentang pencegahan dan pengendalian Covid di Kota Sibolga, yang dipimpin Wakil Ketua Gugus Tugas, Dandim. Saya meminta, pembagiannya tidak lagi diperkenankan terlalu rame,” ungkapnya. (suk)
