SIBOLGA NEWS – Wakil Ketua DPRD Sibolga Jamil Zeb Tumori mengatakan bahwa buruknya komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sibolga dengan Pemerintah, DPRD, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) serta Perusahaan – Perusahaan yang ada di Sibolga membuat penurunan anggaran yang ditampung di APBD Kota Sibolga.
“Seharusnya sebanyak 2000 nelayan kecil, dan 2000 THL (Honorer) serta 5000 untuk pekerja rentan tanggung jawab APBD Kota Sibolga, ternyata ini pembayarannya terjadi pengurangan 1,4 Miliar tahun 2023 menurun dari tahun 2022, berarti Kepesertaan itu ada yang tidak dibayarkan,” ucapnya saat dikonfirmasi News24jam di Kantor DPRD Sibolga, pada Selasa (18/7/2023).
Jamil juga merincikan anggaran BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2022 sebesar Rp. 3,528 Miliar sementara Tahun 2023 itu menurun menjadi Rp. 2,39 Miliar. Kemudian ada sekitar 1,89 miliar yang kurang anggrannya dari tahun 2022 ke tahun 2023. Dirinya juga pertanyakan bagaimana sesunguhnya kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan Pemko Sibolga.
“Kami mempertanyakan komitmen Pemerintah Kota Sibolga agar tidak berpura-pura dalam perlindungan masyarakat harus ada komitmen dari Pemko Sibolga karena perlindungan kepada warga ini adalah janji politik dalam pemerintahannya. dan ini sudah beberapa kali disampaikan dalam rapat sidang paripurna,” katanya.
Ketua DPD Golkar tersebut juga menyebutkan ABK – ABK kapal diatas 20 GT yang melaut masih banyak tidak masuk BPJS Ketenagakerjaan dan ini harus tanggung jawab oleh pengusaha – pengusaha kapal, akan tetapi banyak kecelakaan dilaut dan banyak yang meninggal dilaut tidak masuk BPJS Ketenagakerjaan.
“Artinya apa, ada yang dilanggar perusahan- perusahaan atau pengusaha-pengusaha Kapal ini. Tapi pihak BPJS Ketenagakerjaan hanya berdiam diri,” sebutnya.
Dirinya juga mempertanyakan klaim dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBD maupun yang ditanggung oleh perusahaan.
“Ada beberapa orang yang masuk BPJS Ketenagakerjaan akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana mereka berobat, makanya saya tanyakan komitmen dan SOP BPJS Ketenagakerjaan perlu diperjelas berapa lama untuk orang meninggal dan berapa lama orang kecelakaan harus diklaim ini harus ada kejelasan harus ada SOP ataupun komitmen BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Jamil berharap kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mebangun komunikasi yang baik bahwa alokasi anggran bermiliar dimasukkan, tapi tidak dikerjakan dengan baik malah membuat kecewa dalam tahun 2022 pertanggung jawabannya dan 2023 masa kerjanya.
“Kita mendorong ada percepatan ada SOP sehingga perlu forum diskusi antara tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan DPRD dan KUPT Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sehingga ada percepatan SOP terhadap klaim BPJS Ini. Jadi penilaian kita Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Sibolga untuk tahun 2022 buruk sampai ke 2023 juga semakin buruk.
Saat ditanya mengenai hasil kordinasi antara DPRD dan BPJS Ketenagakerjaan, Jamil langsung menepis sembari geram bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah melakukan kordinasi dengan pihaknya.
“Harusnya dikordinasikan, bagaimana pembayarannya, bagaimana klaimnya, apa masalah BPJS Ketenagakerjaan ini, bagaimana supaya pihak perusahan-perusahaan agar masuk kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dan ada kewajiban membayar sebelum melaut. Sampai saat ini juga belum ada dilakukan kordinasi dengan kita, seperti main-main saja kita pakai uang APBD ini. Saya ingatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk tidak bermain-main dalam hal ini,” pungkasnya. (rizki)
