SIMALUNGUN NEWS – JAM 12.30 WIB
Pengadaan seragam baru bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Simalungun, khususnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), nilainya ternyata mencapai Rp 800 juta.
Bahkan dana sebesar itu sudah disiapkan dalam Proyeksi APBD 2019, sehingga besarnya dana pengadaan seragam PNS itu pun mendapatkan sorotan dari seorang mahasiswa, R Sinaga.
Ditemui kemarin di Pematang Raya, mahasiswa salah satu Univeraitas yang ada di Kota Pematangsiantar ini mengatakan, pengadaan dana seragam untuk dinas tersebut terlalu sangat besar, apalagi seragam pegawai bukanlah kebutuhan yang mendesak dibandingkan dengan pelayanan kepada masyarakat.
“Lagi-lagi kami hanya bisa melakukan gerakan sosial, melakukan protes, karena kami yakin anggaran tersebut sudah disetujui Dewan. Tetapi kami menegaskan, anggaran ini tidak etis lagi,” sebutnya.
Mahasiswa ini menambahkan, walaupun pengadaan pakaian dinas ini sudah dirubah melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 6/2016 tentang Pakaian Dinas PNS, meminta seragam dinas PNS dilakukan perubahan, namun fakta di lapangan pengadaan tersebut diduganya belum juga dirubah.
“Hal ini sudah dianggarkan di APBD 2019. Bahkan pengadaan itu katanya sudah sesuai peraturan,” kesal mahasiswa tersebut.
Dia menambahkan, adapun jenis pakaian itu ialah hanya pakaian kerja lapangan.
“Jika cuma satu jenis saja dilakukan pengadaannya, berapa banyak rupanya pegawai di Dinas PPKB ini? Jadi menurut saya anggaran ini sangatlah besar sekali, semoga hal ini dapat segera kita awasi bersama,” tutupnya.
Sementara Kepala Dinas PPKB Simalungun, Rizal EP Saragih, ketika disambangi di ruang kerjanya di Pematang Raya, Jumat (22/3) sekira jam 13.00 wib, tidak berada di tempat. (Kris)
