Siapakah Egianus Kogeya Sebenarnya?

oleh -56 views
Kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Mapenduma, Kabupaten Nduga

Egianus Kogeya dulunya merupakan anak-anak yang sempat luput dari operasi militer. Orangtuanya mengalami pembunuhan dan membuat dirinya memilih menjadi pemimpin yang mengangkat senjata melawan TNI.

 

JAKARTA NEWS – JAM 14.20 WIB

Nama Egianus Kogeya (atau Egianus Kogoya) belakangan terus menjadi pembahasan pasca peristiwa pembantaian brutal pekerja jembatan PT Istaka Karya pada awal Desember 2018 lalu. Hingga saat ini Egianus Kogeya bersama dengan kelompoknya terus melakukan penyerangan terhadap aparat, baik itu TNI maupun Polri, dengan cara keluar masuk hutan.

Pastor John Jonga, Dekanat Pegunungan Tengah Jaya Wijaya, menjelaskan, Egianus Kogeya merupakan salah satu anak korban dari konflik di Nduga pada era 1960 sampai 1980an. Menurutnya, konflik di Nduga bermula bukan saat peristiwa pembantaian pekerja jembatan saja tetapi sudah berlangsung sejak era 1960an.

“Egianus Kogeya dulunya merupakan anak-anak yang sempat luput dari operasi militer. Orangtuanya mengalami pembunuhan dan membuat dirinya memilih menjadi pemimpin yang mengangkat senjata melawan TNI,” kata John Jonga di Kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Menurutnya, selama ini hampir seluruh kelompok bersenjata yang ada di Nduga adalah merupakan bagian dari sisa-sisa konflik. Mereka bertekad harus melawan NKRI dalam kelompok rakyat Papua yang ada di dalam hutan.

Dalam laporan temuan tim investigasi kasus Nduga Papua, saat ini di Kabupaten Nduga dan sekitarnya, ada sebanyak 34 gereja ditutup dan dirusak yang diduga oleh anggota TNI, bahkan Gereja Sion GKI Mapenduma dijadikan markas TNI.

Akibatnya, masyarakat terpaksa beribadah di lokasi pengungsian di hutan. Masyarakat yang ditemui oleh tim bahkan mengatakan, “kami tidak mau masuk di kampung kami apabila tentara masih berada di daerah kami”.

#Pendekatan Kemanusiaan#

Pastor John Jonga, menegaskan, saat ini masyarakat Nduga membutuhkan pendekatan HAM dan kemanusiaan, bukan pendekatan keamanan. Selama pemerintah RI terus menambah pasukan, maka kekerasan di Nduga tidak akan pernah usai.

“Kampung-kampung banyak yang sudah ditinggalkan. Mereka sejak awal, bahkan dalam sejarah sejak tahun 1960an sudah terjadi oeprasi intelijen. Mereka merasakan ketakutan. Saat ini harus utamakan pendekatan HAM dan kemanusiaan, bukan keamanan,” ujarnya.

Menurutnya, operasi militer yang dilancarkan pascapembunuhan brutal terhadap pekerja jembatan PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018 telah mengakibatkan trauma mendalam bagi masyarakat setempat. Tim independen yang turun ke lapangan menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM di Nduga akibat dari operasi millter tersebut.

Masyarakat setempat kehilangan tempat tinggal karena rumah-rumah mereka ikut hancur ketika militer melakukan pengejaran terhadap anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Tidak hanya itu, warga juga terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka di beberapa distrik karena khawatir akan menjadi korban dari operasi tersebut.

Puluhan ribu masyarakat setempat terpaksa mengungsi. Warga masyarakat yang mengungsi di Distrik Mapenduma diperkirakan mencapai 4.276 jiwa, Distrik Mugi 4. 369 Jiwa, Distrik Jigi 5.056 Jiwa, Distrik Yal 5.021 Jiwa, Distrik Mbulmu Yalma 3.775 jiwa, Distrik Kagayem 4.238 Jiwa, Distrik Nirkuri 2.982 Jiwa, Distrik lnikgal 4.001 jiwa, Distrik Mbua 2.021 Jiwa dan Distrik Dal 1.704 Jiwa.

Sebagian masyarakat dari beberapa distrik, termasuk Distrik Mepworok, Distrik Mbua Distrik Dal, dan Mbulmu Yalama, dan Distrik Dal juga telah mengungsi ke hutan dan bersembunyi di dalam gua-gua mengunakan tenda. Pengungsi yang Iain mengungsi di beberapa Kabupaten, antara lain Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Timika, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Kenyam, dan Kabupaten Asmat.

Wakil Sinode Gereja Jaya Wijaya, Pendeta Esmond Walilo, menegaskan, peristiwa pembantaian pekerja jembatan di Nduga, Papua merupakan masalah kecil yang seharusnya bisa segera diselesaikan. Asalkan, pemerintah RI mampu melakukan pendekatan kemanusiaan kepada rakyat Nduga.

“Kami gereja tidak diam. Kami turun di berbagai distrik, sampai di Mapenduma. Semua laporan yang disampaikan kami melihat sungguh-sungguh benar. Kalau ini masalah kecil saja, belum selesai. Tarik sedikit pasukan. Kalau Jokowi tidak bikin itu, tidak bisa selesai,” kata Pendeta Esmond Walilo.

Saat ini, langkah lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah RI yakni menyatukan kamp pengungsi menjadi satu. Selama ini kemah pengungsian beredar di tiga kabupaten masing-masing di Yahukimo, Jayawijaya dan Timika.

“Gereja mau para pengungsi dan anak-anak harus satu tempat. Pemerintah harus lakukan seperti itu. Pemimpin negara kita harus melihat ini baik-baik. Jika tidak akan jatuh korban lagi,” ucapnya. (Bs/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *