Hak Danlanal Untuk Melapor, Muktar : Ingat, Kami Punya UU Tersendiri

oleh -938 views
Anggota DPRD Sibolga dari Partai Golkar Muktar Nababan ketika dikonfrimasi di Gedung DPRD Sibolga

SIBOLGA NEWS – JAM 11.20 WIB

Anggota DPRD Sibolga dari Partai Golkar Muktar Nababan ketika dikonfrimasi terkait pelaporan Danlanal Sibolga perihal dirinya mengatakan hak dia (Danlanal red) melaporkannya, tetapi sesungguhnya didalam persidangan rapat kami juga mempunyai undang – undang tersendiri azas hukum

“Kami mempunyai undang – undang itu adalah MD3, bahwasanya disana mengakatan kami mempunyai hak imunitas dipasal 365 dan 366 itu jelas jatuh hak imunitas anggota DPR dan juga di tatib anggota DPR. Jadi mungkin beliau tidak tahu bahwasanya ada undang –undang khusus yang mengatur kami, jadi pelaporan itu hak dia dan polisi juga menerima nya adalah bagian dari pelayanan masyarakat,” kata Muktar, Rabu (14/8)

Saat ditanya kalau seandainnya persoalan ini berlanjut, Muktar mengatakan cacat di hukum, saya juga punya ketua DPRD dan saya juga punya ketua di Partai dan saya juga tidak ilegal.

“Disana saya kemarin bicara, saat disana sebagai Ketua Badan Kehormatan. Karena dipandangan umum tak satu pun, karena kemarin dimedia kan sudah ribut masalah Pukat Trawl dan Kapal Bom yang berbentuk ilegal fishing atau sebagainya. Nah dalam hal itu saya sebagai Ketua Dewan Kehormatan melaksanakan fungsi saya, mengingatkan bahwasanya ada laporan – laporan masyarakat tentang ilegal fishing dan itu semua tidak rekayasa. Itu semua betul,” jelasnya

Saat ditanya lagi bahwanya Lanal disana mengatakan meminta bukti, Muktar langsung menyebut bahwa bukti dua orang saja pengakuan sudah cukup untuk menjadi bukti. Karena pada saat itu langsung dan sudah saya kasih tahu kepada Kapten H.S Harahap

“Orangnya sudah saya kasih tahu yang curhat kepada saya itu, serta anggota DPRD. Kemudian pemanggilan mereke itu juga itu harus izin dari Gubernur,” sebutnya

Dijelaskannya, mereka memberikan uang kepada Lanal Sibolga supaya Pukat Trawl ini beroperasi. Setelah itu uang tidak dikembalikan, kapal mereka tidak bisa berangkat. Ternyata temuan masyarakat kapal lain masih beroperasi.

Nah sekarang siapakah disini pelakunya yang sesungguhnya, berarti ada oknum – oknum lain yang memanfaatkan situasi ini.

Karena juga saat sidang rapat Paripurna kemarin, undang – udangnya saya tidak ada langgar dan pernyataan dalam bahasa saya juga santun tidak mengurangi rasa hormat dan tidak menuduh.

Laporan masyarakat berkembang dikalangan masyarakat bahwasanya Lanal Sibolga diduga kuat menerima upeti, jadi masalah mereka tidak terima dengan omongan itu yah silahkan minta izin Gubernur.

Saat ditanya uang yang akan di berikan apakah ditolak atau diambil, Muhktar mengatakan bahwa uang tersebut diambil dan tidak dikembalikan sampai pada saat ini. Kami berbicara bulan kemarin. Dan saya cuma mendengar kabar – kabar cerita saja uang diambil melalui Linda katanya dan kesiapa orangnya saya juga tidak tahu.

“Saat saya suruh stop, mereka iya mau stop untuk tidak lagi main Pukat Trawl. Pada kesempatan itu, ada di media kira – kira dua minggu kemarin Immad Lubis berbicara dia mengatakan sama saya dan datang kerumah semua benar dan punya bukti.

Bahkan sampai dikawal dengan memakai baju setengah dinas kapal berangkat dan bongkar. Jadi seandainyalah kita pakai akal sehat dan logika ada apa dengan itu semua, mungkinkah kapal itu dikawal dengan oknum dinas tertentu dengan setengah dinas.

Saat ditanya perkiraan uang nomil yang diterima berapa, Mukhtar menyampaikan pengakuan dari mereka kemarin pedengaran saya berkisar Rp. 160 juta sampai ke 180 juta. Semua dikumpulkan dari pengusaha – pengusaha kapal tersebut dan perwakilan satu oranglah yang memberikan.

Pandangan saya sebagai anggota DPRD, memang masyarakat menjerit dan pengangguran banyak. Karena  di Pukat Trawl banyak menampung anggota, jadi apapun ceritanya yang bertentangan dengan undang – undang Negara Republik Indonesia tidak bisa kecuali Walikota dan Muspidaplus sama – sama berangkat ke Jakarta meminta keringanan dan disepakati boleh beroperasi lagi.

“Tetapi kalau itu tidak ada, jangan coba – coba. Karena ini NKRI punya undang – undang dan kami anggota DPRD Sibolga tetap mengawal aspirasi masyarakat,” ungkapnya. (ded)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *