Cukong Ilegal Fishing Legalkan Trawl Ditolak, Nelayan Tradisional Rencanakan Demo Besar – Besaran

Daerah, Sibolga1364 Dilihat

SIBOLGA NEWS – JAM 16.20 WIB

Pasca aksi demo ribuan warga yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Nelayan Bersatu Sibolga – Tapteng, yang menuntut agar Pemerintah Daerah, Sibolga dan Tapteng menggunakan kewenangannya untuk melegalkan kapal pukat trawl beroperasi kembali, Nelayan tradisional berencana akan menggelar aksi demo tandingan besar – besaran, yang menolak beroperasinya kembali kapal pukat trawl dan sejenisnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Kelompok Nelayan Tolong Menolong (KNTM) Sibolga – Tapteng, Immat Lubis dalam keterangan persnya, Sabtu (19/10).

“Pasti, kita akan melakukan aksi. Kita menolak usulan para pendemo yang kami duga didalangi oleh cukong – cukong ilegal fishing, yang ingin merusak habitat laut. Kita tolak selamanya pukat trawl beroperasi kembali. Permen KP 71/2016 harga mati,” seru Immat dengan lantang.

Sekilas, pria vokal ini menjelaskan bahwa tuntutan para pendemo yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Nelayan Bersama Sibolga – Tapteng tidak berdasar. Karena sesuai Permen KP 71/2016, Pemerintah Daerah tidak memiliki wilayah kelautan.

“Coba perhatikan, tidak ada lagi Dinas Keluutan di Pemko Sibolga dan Pemkab Tapteng. Yang ada, dinas perikanan. Jadi, Pemko Sibolga dan Pemkab Tapteng itu, sudah tidak punya laut lagi. Yang punya laut itu adalah KKP. Sesuai dengan Permen 71/2016 pasal 34, monitoring dan evaluasi terhadap jalur penangkapan ikan dan penempatan Alat Penangkap Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkap Ikan (ABPI) pada jalur di WPPNRI dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan dinas provinsi yang bertanggungjawab dibidang perikanan, sesuai dengan kewenangannya,” terang Immat.

Alasannya tidak langsung menggelar demo tandingan, karena menghormati aturan pemerintah pusat yang melarang menggelar aksi unjuk rasa hingga pelantikan Presiden usai.

“Kemarin saya sudah sempat ajukan, kami mau melakukan demo tandingan. Tapi, karena ada larangan dari pemerintah pusat, sampai tanggal 20, pelantikan Presiden dilarang demo, makanya kami batalkan. Tapi, kalau sudah selesai pelantikan Presiden, kita akan aksi. Tunggu saja tanggal mainnya,” tegasnya.

Selain itu, Immat juga mengaku mendukung Danlanal Sibolga untuk menindak pelaku ilegal fishing. Meski katanya, para cukong ilegal fishing berusaha sekuat tenaga untuk melengserkan Danlanal.

“Kami didepan mendukung Danlanal. Berantas semua pukat trawl, kapal Bom dan sejenisnya. Jangan ada kompromi dengan mereka para perusak habitat laut. Karena, laut kita ini adalah warisan kita untuk anak cucu kita,” ketusnya.

Menariknya lagi, Immat mengaku telah melaporkan kejadian ini kepada Menteri KKP, Susi Pudjiastuti. “Sudah kita laporkan ke Menteri Susi. Beliau sudah tahu semua skenario ini,” pungkasnya.

Immat mengingatkan Pemerintah Daerah, jangan sampai aksi pembakaran kapal pukat trawl terulang kembali di Sibolga – Tapteng.

“Yang saya takutkan, kejadian pembakaran beberapa tahun yang lalu, terjadi lagi. Karena, ini masalah sejengkal perut untuk makan nelayan kecil dan keluarganya. Kalau sampai trawl beroperasi, tangkapan nelayan kecil akan berkurang dan tidak cukup lagi untuk kebutuhan hidup. Pukat trawl dan sejenisnya ini sangat meresahkan kami nelayan kecil. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan pancing amarah nelayan kecil,” tukasnya. (riz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *