SIBOLGA NEWS – JAM 10.00 WIB
Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2, Bahdin-Edi (Abadi), Jamil Zeb Tumori, menanggapi pernyataan pimpinan (Ketua DPRD) bersama anggota DPRD Sibolga yang mengatakan Wali Kota Sibolga, HM. Syarfi Hutauruk melakukan intervensi terhadap fasilitas negara.
Jamil yang juga wakil Ketua DPRD Sibolga dalam konferensi pers, Rabu (2/12/2020) mengungkapkan, hingga saat ini, lembaga DPRD belum menerima satu surat pun dari masyarakat yang merasa di intervensi oleh pemerintah Kota Sibolga.
“Makanya DPRD itu harus ada laporan tertulis bukan ninna tu ninna (‘Katanya-Katanya’). Sampai saat ini sudah kami cek ke DPRD kota Sibolga dan anggota DPRD pendukung Bahdin-Edi sudah melihat tidak ada satu surat pun dari rakyat yang merasa keberatan intervensi, penyalahgunaan penyelenggaraan pemerintahan, pemakaian fasilitas negara, tidak ada,” ungkapnya.
Sehingga, kata Jamil, dapat disimpulkan bahwa hal itu sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian, kemudian rasa ke khawatiran para pendukung Paslon yang lain.
“Karena rakyat kota Sibolga, sudah mulai cinta kepada orang baik nomor urut 2 yakni pasangan Bahdin-Edi (Abadi),” ucapnya.
Jamil menegaskan, jika memang nantinya apa yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota DPRD Sibolga tersebut menyalahi ketentuan-ketentuan dan menyalahi Tatib, siapapun itu, baik Ketua, wakil ketua dan anggota DPRD, ada badan kehormatan yang akan memproses jika itu tidak benar.
Ia berharap, perintah Wali Kota dijalankan terus, dan Wali Kota bekerja maksimal. Karena Jamil meyakini bahwa Wali Kota Sibolga adalah orang baik, yang akan bekerja dengan baik.
“Kemudian kita berharap kepada masyarakat kota Sibolga, semakin ditengkar, semakin merapat lah ke Bahdin-Edi dan orang baik ada di nomor urut 2,” tuturnya.
Selain itu, Jamil juga mengimbau para awak media cetak maupun online supaya profesional dalam pemberitaan ini.
Disebutkan Jamil, ada beberapa hal yang ia tanggapi, yang pertama bahwa dalam expost para anggota DPRD Sibolga yang pihaknya mensinyalir adalah pendukung Paslon tertentu.
Menurutnya, ini merupakan pernyataan yang tendensius dan kemudian tidak berdasarkan fakta serta dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat Kota Sibolga.
Jamil menjelaskan bahwa lembaga DPRD adalah lembaga politik, lembaga yang dipercayakan rakyat untuk dapat melakukan kerja-kerja politik, kerja-kerja pemerintahan.
“Dan tentunya sebagai tim pemenangan Bahdin-Edi, kami merasa tersudutkan, meskipun mereka tidak menyebutkan angka Paslon 1,” ketusnya
“Tapi karena visi dan misi kami adalah salam 2 jari dan damai (Peace) di kota Sibolga dan kebetulan Paslon Abadi ini, didampingi oleh ketua PDIP yang merupakan wakil Wali Kota Sibolga saat ini yang sedang cuti dan tanggal 5 nanti kembali aktif. Itu sama artinya menyerang pasangan Bahdin-Edi,” sambungnya.
Masih kata Jamil, perlu di ingat bahwa Wali Kota Sibolga ini adalah orang nomor satu yang membawahi pemerintahan, kalau dia melakukan kerja-kerja pemerintahan, jangan dituding mengarahkan aparatur negara, Camat dan Lurah serta SKPD.
Tapi perlu diingat, lanjut Jamil, menyerang Wali Kota Sibolga sama dengan menyerang Partai Golkar. Karena Golkar telah menetapkan secara musyawarah/mufakat dalam Musda (Musyawarah Daerah) beberapa bulan lalu, bahwa Wali Kota Sibolga adalah Wantim Golkar.
“Menyerang Wali Kota Sibolga berarti menyakiti seluruh kader Golkar dan menyerang pengurus Golkar tingkat DPD sampai Kelurahan. Kalau Wali Kota Sibolga hadir sebagai Wantim Golkar dalam hari-hari ini pun dan tidak menggunakan fasilitas negara, apa yang salah ? Dia hadir sebagai Wantim Golkar bukan menggunakan fasilitas negara,” sesalnya.
“Jadi jangan dituding Wali Kota Sibolga itu menggunakan fasilitas negara, menggerakkan Camat dan Lurah, apa buktinya ?,” pungkasnya. (ful)
