SIBOLGA – Kejaksaan Negeri Sibolga diminta periksa proyek pembangunan pelabuhan lama serta berbagai fasilitas umum yang dikerjakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022 yang menghubungkan lokasi objek wisata Pantai Ujung Sibolga (Pajus) dan Pelabuhan Lama Kota Sibolga senilai miliaran rupiah diduga asal jadi dikerjakan.
Berdasarkan dari data yang dilansir di http://lpse.sibolgakota.go.id diterangkan bahwa pekerjan proyek pembangunan jembatan penghubung pajus ke Pelabuhan Lama itu bersumber dari dana APBD dengan pagu senilai Rp.3.920.000.000.
Kemudian pembangunan fasilitas umum jembatan penghubung tersebut saat ini menjadi sempat viral dimedia sosial dan sorotan dikalangan masyarakat. Pasalnya di lokasi tersebut pembangunan fasilitas umum itu terlihat seperti asal jadi dikerjakan.
Kemudian pekerjaan fasilitas umum itu diduga tidak sesusai dengan peraturan yang ada karena keterlambatan waktu pengerjaan. Serta hasil dari data LKPP harusnya pekerjaan tersebut sudah rampung atau selesai dikerjakan. Namun hingga saat ini proyek tersebut masih terlihat belum juga selesai dikerjakan.
Hal itu membuat kecurigaan dikalangan masyarakat ditambah lagi kurangnya pengawasan dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baik dari segi pembangunan maupun fasilitas pelabuhan lama yang memakan anggaran sampai miliaran.
“Kalau dilihat dari teknik pengelasan dan ketebalan besi baja anti karat yang digunakan nampak asal sulap,” kata seorang Tokoh Pemuda Kota Sibolga bermarga Hutabarat pada Rabu (18/1/2023).
Dia juga menjelaskan bahwa data yang dihimpun keseluruhan pekerjaan rehab open space Pantai Ujung Sibolga ke Pelabuhan Lama dan Pembangunan Jembatan Penghubung Pajus ke Pelabuhan Lama harus nya sudah selesai pada Oktober dan November 2022 lalu.
“Kami meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya Kejaksaan Negeri Kota Sibolga untuk turun kelokasi proyek tersebut dan melakukan pengecekan dari semua pembangunan fasilitas pelabuhan lama Sibolga dan Jembatan Pajus Sibolga yang kami duga ada indikasi korupsi serta menangkap pelaku jika ditemukan adanya tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan yang memakan biaya miliarian rupiah tersebut,” sebutnya. (Tim)
