SIBOLGA NEWS – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sibolga mengingatkan kepada seluruh Aparutur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kota Sibolga agar menjaga netralitasnya dan tidak berpihak kepada salah satu Calon Kepala Daerah (Cakada) agar tidak menjadi korban Pilkada 2024 Kota Sibolga nantinya.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kota Sibolga, Salmon Tambunan usai menggelar Sosialisasi Penanganan
Pelanggaran Netralitas ASN, TNI/Polri pada tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga 2024, Jumat (11/10/2024) di Aula Kafe 88 Sibolga.
Salmon mengatakan, saat sosialisasi berlangsung diperoleh informasi dari para peserta yang hadir bahwa setelah perhelatan Pilkada 2024 berakhir dan siapapun Cakada yang terpilih, proses penonjoban ASN kerap terjadi dan hal itu menjadi kekawatiran para ASN.
“Supaya tidak ada kekawatiran yang meresahkan bagi ASN di Kota Sibolga, himbauan kita, ASN ini jangan berpihak supaya tidak menjadi korban dari perhelatan pemilihan kepada daerah di Kota Sibolga,” ujar Salmon.
Salmon mengakui, disetiap pesta demokrasi, baik pasangan calon atau masyarakat sangat memperhatikan ASN, baik Lurah, Camat serta SKPD.
“Banyak menganggap bahwa mereka ini adalah motor di masyarakat ketika tidak netral, ya bisa mempengaruhi masyarakat,” ucapnya.
Untuk itu, lanjut Salmon, pihaknya pun menganggap perlu dilakukannya sosialisasi penanganan pelanggaran netralitas ASN, TNI/Polri, dengan menghadirkan narasumber dari Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Medan.
“Artinya, supaya memberikan pemahaman kepada peserta, karena yang kita undang ini ada Lurah, Camat, SKPD kemudian TNI/Polri, supaya mereka juga memahami dari aturan dan peraturan ASN ini ada sanksi, tidak boleh komen, tidak boleh berpihak, tidak boleh mengenakan baju (atribut ASN, red), tidak boleh mengajak, jadi ada sanksi ketika mereka nantinya di proses di Bawaslu dan direkomendasikan ke BKN,” kata Salmon.
Sementara itu, Kabid Kantor Regional VI BKN Medan, Widodo yang hadir sebagai narasumber pada kegiatan itu memaparkan berbagai aturan dan tuntutan netralitas yang harus dijalankan oleh ASN.
Widodo juga meminta, meski ASN memiliki hak pilih pada setiap pesta demokrasi, namun untuk menjaga netralitasnya maka disarankan agar merahasiakan pilihannya.
“Netralitas ASN akan menjadi sangat hangat di setiap pesta demokrasi. Walaupun bapak/ibu punya hak pilih, cukuplah bilik suara yang tau pilihan ibu nantinya,” imbaunya.
Hal yang sama juga disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan, Janpatar Simamora yanga hadir sebagai narasumber pada kegiatan itu. Menurutnya, netralitas ASN, TNI/Polri pada perhelatan pesta demokrasi rakyat harus dijaga.
“Terkhusus TNI yang menjaga keamanan negara, karena kalau sampai TNI terkontaminasi kepentingan politik, maka runtuhlah tatanan bernegara ini. Kenapa?, karena di beberapa negara sudah pernah terjadi kudeta pergantian kekuasaan atau presiden dilakukan oleh militer,” jelasnya.
Untuk menghindari hal itu, Janpatar mengimbau agar sangat perlu setiap pihak tidak melibatkan ASN, TNI/Polri terkontaminasi politik dengan cara memberikan iming – iming karena akan merusak demokrasi dalam bernegara.
“Netralitas menjadi pertaruhan bagi demokrasi kita. Jadi jangan coba – coba diberikan iming – iming kepada ASN, TNI/ Polri yang bisa menggangu demokrasi kita,” harapnya. (Rizki)
