SIBOLGA NEWS – JAM 14.00 WIB
Pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) lebih mengutamakan pengusaha – pengusaha kapal pukat trawl yang melanggar peraturan daripada nelayan tradisional yang mencari makan pagi hari untuk dimakan sore harinya.
Hal itu diutarakan oleh Ketua Kelompok Nelayan Tolong Menolong (KNTM) Sibolga-Tapteng, Ikhmalluddin Lubis atau Immad kepada Tapanuli News 24 Jam, pada Minggu (8/3).
“Memang sangat jelas perhatian pemerintah berpihak kepada orang – orang kaya seperti pengusaha – pengusaha pukat trawl ketimbang masyarakat miskin seperti nelayan tradisional,” ujarnya.
Dikatakan Immad, sebenarnya hal ini tidak boleh dilihat sebelah mata. Karena, nelayan tradisional juga merupakan bagian dari rakyat Indonesia ber-azaskan Pancasila.
“Dasar negara adalah berdasarkan rakyat. Kalau tidak ada rakyat, negara dan pimpinan pusat atau daerah itu tidak mungkin ada,” bebernya.
Immad menilai, pada saat Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, cukup tegas dan menguntungkan bagi masyarakat dan negara.
Pasalnya, ketika dia jadi Menteri, pukat trawl dan sejenisnya tidak berani terang – terangan beroperasi di laut.
“Kalaupun ada mereka sembunyi – sembunyi, dan jika bongkar ikan mereka lakukan di malam hari. Sekarang tidak, seolah-olah operasi mereka sudah legal. Bongkar ikan pun sudah di siang hari dan membawa alat pemberat pukat tersebut di kapal mereka. Ini sudah mengangkangi peraturan yang ada,” terangnya.
Sehingga menurut Immad, hal ini seperti ada pembiaran dari instansi dan penegak hukum (Gakum) bidang perikanan di daerah Sibolga dan Tapteng untuk bersekongkol mengoperasikan kembali pukat trawl atau sejenisnya.
“Nampaknya tidak ada upaya – upaya untuk menegakkan peraturan yang dibuat pemerintah pusat, seolah-olah negara kita ini tidak lagi negara hukum,” sesalnya. (ful)
