Wakil Ketua DPRD Jamil : Gakkum Harus Menindak Tegas Pukat Trawl

oleh -697 views
Wakil Ketua DPRD kota Sibolga, Jamil Zeb Tumori

SIBOLGA NEWS – JAM 14.00 WIB

Wakil Ketua DPRD kota Sibolga, Jamil Zeb Tumori, meminta aparat penegak hukum (Gakkum) bidang perikanan seperti Danlanal, Polairut, serta Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sibolga, agar menindak tegas pukat trawl yang beroperasi dan menggangu wilayah kerja nelayan tradisionil di laut.

Hal itu diutarakan Jamil saat dikonfirmasi Tapanuli News 24 Jam di lokasi KNPK (Kelompok Nelayan Pancing Kakap), usai melakukan sosialisasi tentang asuransi nelayan, pada Rabu (18/3).

“Tadi kita dari Komisi II DPRD Kota Sibolga, sudah jelas mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh nelayan, bahwa pukat trawl sudah merajalela di perairan Sibolga maupun Tapteng. Maka kita minta kepada Danlanal, PSDKP, kemudian Polairut, agar menindak tegas pukat trawl yang menggangu wilayah kerja nelayan tradisionil ini, jangan ada rumpon yang rusak lagi,” tegasnya.

Diungkapkannya, menurut informasi yang diterima oleh Komisi II DPRD Sibolga, ada 120 unit kapal pukat ikan (PI) diatas GT 10 yang berasal dari Barus dan Sorkam beroperasi di wilayah kerja nelayan tradisional, yaitu di daerah Mursala.

“Maka untuk itu mohon tindakan tegas kepada pukat – pukat ikan yang 120 unit ini, sudah mengganggu dan meresahkan, Aparat penegak hukum terkait silahkan turun,” ucapnya.

Dari 120 unit kapal ini, kata Jamil, memang sudah ada yang telah dilakukan penindakan. Namun menurutnya hal tersebut masih terbilang minim.

“Hanya beberapa, satu, dua unit yang tertangkap. Harapan kita juga ini segera ditangkap dan ditindaklanjuti. Sehingga keresahan nelayan tradisionil ini betul-betul dapat kita dukung dan kita bantu,” ujarnya.

Tak hanya itu, dirinya juga akan mendukung mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh nelayan tradisionil, apabila aspirasi mereka (Nelayan) belum juga ditindaklanjuti oleh aparat terkait.

“Itu sah – sah saja. Kalau memang hukum tidak menjadi panglima lagi di Indonesia ini, yah tentunya masyarakat akan bertindak, karena mata pencaharian mereka terganggu, nah itu kita dukung. Sebagai Komisi II, mari bersama-sama mendengar keluhan masyarakat nelayan ini,” pungkasnya.

“Jangan salahkan nanti nelayan tradisionil, sudah protes kemana-mana, tapi tidak ada aksi kita, tidak ada tindakan kita,” sambungnya.

Jamil berharap, komitmen yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan. Dan meminta kembali kepada Danlanal, Polairut, PSDKP untuk bisa turun tangan mendengar jeritan nelayan tradisionil ini. (ful)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *