Kasus Korupsi Bupati Langkat, Bobby Nasution Minta Mendagri Segera Tunjuk Plt

SUMUT NEWS – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution, menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Langkat Syah Afandin atau yang akrab disapa Ondim. Menurutnya, kasus tersebut kembali mencoreng tata kelola pemerintahan daerah dan pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat.

“Pertama, yang sangat disayangkan ini kembali terjadi penangkapan oleh KPK pada Bupati Langkat. Ini sangat disayangkan. Yang terkorbankan adalah masyarakat. Yang menjadi korban utama karena uang yang digunakan ini adalah uang untuk membangun daerah, untuk anak-anak sekolah. Jadi harapan kita ini tidak terjadi lagi,” kata Bobby kepada wartawan, Senin (6/7/2026).

Menyikapi kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Langkat pasca OTT tersebut, Bobby memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar roda pemerintahan tetap berjalan normal.

Boby mengungkapkan telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri dan diputuskan agar segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat.

“Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Kemendagri, dengan Pak Mendagri langsung. Diminta segera melaksanakan penunjukan PLT agar berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten Langkat tetap normal. Oleh karena itu, barusan kami sudah menyerahkan keputusan untuk wakil bupati sebagai pelaksana tugas bupati,” ujarnya.

Kasus yang kembali menjerat kepala daerah di Langkat itu, menurut Bobby, harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pemerintahan. Meski demikian, ia menegaskan integritas individu tetap menjadi faktor utama dalam mencegah praktik korupsi.

“Ini kan sistem. Pertama, kita minta sistemnya harus benar-benar baik. Kedua, kalau sistemnya sudah baik, ini kembali ke personalnya. Secanggih apa pun sistem, yang menjalankan tetap orang per orang. Kalau personelnya punya niat yang tidak baik, secanggih apa pun sistemnya pasti ada celah untuk ditembus,” tegasnya.

Bobby juga memberikan pesan khusus kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas, bukan semata-mata melayani pimpinan.

“Saya sampaikan khusus untuk jabatan ASN, jadikan ASN ini kerjanya untuk masyarakat, bukan untuk pimpinan. Tanggung jawab mereka kepada masyarakat, melapornya kepada pimpinan. Jangan jadikan ASN ini punya dua pilihan, melayani masyarakat atau melayani pimpinan. Itu yang tidak boleh terjadi. Sistem seperti itu harus bisa dibangun di Langkat,” katanya.

Saat ditanya mengenai dugaan adanya tanda-tanda sebelum OTT terjadi, Bobby enggan memberikan komentar lebih jauh dan meminta pertanyaan tersebut diarahkan kepada pejabat yang kini ditunjuk sebagai pelaksana tugas.

Namun demikian, ia mengakui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama ini telah beberapa kali memberikan peringatan kepada pemerintah kabupaten/kota apabila menemukan hal-hal yang dianggap janggal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Yang pasti kami di provinsi, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kalau ada hal-hal yang kami rasa janggal dalam pelaksanaan roda pemerintahan, pasti kami sampaikan. Baik itu teguran secara langsung, secara halus, bahkan secara satir. Itu sebenarnya sudah kita sampaikan beberapa kali,” bebernya. (red)