SIBOLGA NEWS – JAM 16.00 WIB
Tiga orang anggota DPRD kota Sibolga yakni Muchtar Nababan (Partai Golkar), Selvi Kristiani Purba (Partai Perindo) dan Rico Simamora (PDI-Perjuangan) melaksanakan Reses Pertamanya di Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, pada hari Sabtu (18/01).
Kegiatan ini dilaksanakan guna untuk menampung keluhan serta aspirasi dari masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) kota Sibolga.
Muchtar Nababan didampingi Rico Simamora saat di konfirmasi mengatakan, banyak usulan-usulan pembangunan dan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, khususnya pembangunan jalan dan pembangunan DIK Aek Doras Kota Sibolga.
“Mereka menuntut untuk dibangun, karena dibangunnya WIK Mounding di ujung Sibolga, terjadi penurunan atau pendangkalan Aek Godang,” ujarnya.
Selain dari pembangunan DIK, kata Muchtar, masyarakat juga meminta agar diusulkan mengenai rehab jalan yang sudah rusak, di sekitar Huta Tonga-tonga dan Sibolga Utara.
“Itulah yang mereka sampaikan kepada kami, dan kami juga sebagai anggota DPRD, hanya sebagai penyambung aspirasi mereka kepada pemerintah, karena pemerintah lah sebenarnya yang punya kuasa penuh atau hak pemegang anggaran dalam melaksanakan pembangunan,” terangnya.
Muchtar berharap, kerjasama yang dijalin dengan pemerintah, agar dapat merealisasikan apa yang diharapkan oleh masyarakat Huta Tonga-Tonga kepada mereka, agar dibangun dan dijadikan sebagai program utama atau skala prioritas dalam pembangunan di kota Sibolga.
“Yang pasti di reses ini keluhan dari masyarakat tersebut kami tampung dan kami serap. Keluhan-keluhan itu ada yang sudah 2 tahun, ada yang sudah 3 tahun dan selebihnya,” imbuhnya.
Muchtar memastikan, hal Itu untuk pembangunan tahun 2021, karena pada tahun 2020, itu sudah selesai di anggarkan.
Sementara, saat ditanyakan mengenai BPJS Kesehatan, Muchtar menyebut, hai tersebut sudah diterangkan secara terstruktur oleh instansi terkait pada saat Reses berlangsung.
“Dan sudah mereka jawab, bahwasanya BPJS itu bagaimana penggunaannya, apa yang ditampung dan siapa saja yang berhak mendapatkannya dan di Kelurahan Huta Tonga-Tonga itu, sudah 90 persen yang mendapatkan BPJS,” sebutnya.
“Jadi kami harap masyarakat agar kiranya aktif memberikan masukan kepada kami, tentang penyampaian mereka yang tidak terealisasi. Sehingga kami bisa mengusulkan kepada pemerintah melalui pandangan-pandangan umum atau pendapat-pendapat akhir fraksi nantinya,” tutupnya. (ful)
