Pukat Trawl Marak Disesalkan, Pengusaha dan Oknum Gakum dalam “Lingkaran Setan”

SIBOLGA NEWS – JAM 15.00 WIB

Ketua Kelompok Nelayan Tolong Menolong (KNTM) Kota Sibolga, Ikhmadluddin Lubis atau Immad, menyebut, pengusaha – pengusaha pukat trawl dan oknum aparat penegak hukum (Gakum) bidang perikanan dalam “lingkaran setan”.

Hal itu dikatakan Immad, Sabtu, (29/02) di kawasan pelabuhan perikanan KNTM, Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Sibolga.

Menurut Immad, oknum aparat tersebut ada yang berpihak kepada pengusaha – pengusaha pukat trawl. “Kita tidak bisa sebutkan siapa orangnya, dan mungkin itu ada oknum tertentu,” cetusnya.

Selain itu, Immad juga mencurigai adanya oknum aparat Gakum bidang perikanan yang telah bersekongkol dengan para pengusaha kapal ikan pengguna alat tangkap pukat trawl.

Kecurigaan itu, kata Immad, didasari fakta keberadaan pukat trawl di perairan Pantai Barat Sumatera yang belum juga dapat teratasi sejak lama.

“Mungkin ada oknum aparat yang sengaja memberi bocoran informasi tentang rencana kegiatan operasi laut untuk kepentingan pribadi,” kesalnya.

Sehingga, tidak akan mungkin petugas yang berpatroli bisa menemukan kegiatan destructive fishing (menangkap ikan dengan cara merusak lingkungan) seperti dikeluhkan para nelayan kecil.

“Karena biasanya, kalau lepas tambat kapal dari dermaga, itu sudah sampai berita bahwa akan ada patroli. Jadi orang itu (nelayan kapal pukat trawl), siap – siap lari semua,” katanya.

Ditambahkannya, untuk dapat maksimal memberantas pelaku destructive fishing, kapal perang yang siaga di Lantamal (Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut) II Padang, diminta lebih aktif mendukung kegiatan patroli.

Mengingat fasilitas armada kapal yang dimiliki kedua Gakkum lainnya, yakni satuan Polisi Air (Sat-Polair) Polres Sibolga serta Pengawas sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP) Sibolga, dianggapnya belum memadai untuk menyisir luasnya wilayah perairan Pantai Barat Sumatera.

“Yang memadai armadanya kan KRI yang ada di Lantamal II Sumatera Barat. Harapan kami nelayan kecil ini kepada KRI, segeralah merazia atau datang ke perairan Sumatera Utara, supaya mengetahui keberadaan pukat trawl,” pintanya.

Sementara, terkait maraknya beroperasi kapal pukat trawl di perairan Pantai Barat Sumatera, Koordinator Satuan Pengawas Pangkalan PSDKP Sibolga, Parluhutan Siregar mengatakan, sumber daya manusia (SDM) yang ada di satuannya masih terbilang minim.

Di sisi lain, jumlah serta jarak jangkau armada kapal patroli PSDKP Sibolga juga masih terbatas. Dua hal itu, kata Parluhutan, menjadi faktor kendala bagi satuannya untuk menjalankan tugas pengawasan secara maksimal.

“Ya mungkin satu sisi SDM kita (PSDKP Sibolga), di samping itu jarak jangkau kapal kita, kapal patroli kita terbatas jarak jangkaunya. Tapi kita akan berupaya semampu kita, dan juga akan berupaya untuk koordinasi dengan instansi lain dan induk kita sendiri Pangkalan PSDKP Lampulo,” terang Parluhutan di kantornya.

Parluhutan juga mengaku prihatin dengan kondisi ekonomi nelayan kecil di Kota Sibolga yang kian terpuruk akibat kegiatan ilegal fishing (cara menangkap ikan yang melanggar hukum).

Namun berbagai kegiatan destructive fishing akan dapat segera diatasi, jika ketiga Instansi Gakum yang ada, bekerjasama melakukannya.

“Yang jelas kita prihatin dengan keadaan ini. Tapi saya yakin dan percaya, kalau kita bersama melaksanakan ini dengan intansi lain, saya yakin ini bisa untuk dihentikan,” ucapnya. (ful)