Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas

TAPTENG NEWS – JAM 09.00 WIB

Sejak penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia tahun 1955, upaya menghadirkan pemilu berkualitas dan berintegritas telah dimulai.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Unit PPA Polres Tapteng Gelar Olah TKP di Kantor Camat Pinang Sori

51 news24jam

Secara normatif prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada kejujuran, kerahasian, ketenangan dan langsung telah dijamin.

Hal ini menujukkan bahwa Negara sejak awal telah memiliki keinginan yang kuat untuk memfasilitasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat menggunakan hak politiknya dalam suasana yang kondusif.

Makna pemilu berkualitas dan berintegritas pada dasarnya telah terangkum dalam pengertian pemilu demokratis yang mensyaratkan minimal dua hal yakni bebas dan adil atau free and fair election.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Pelajar SMP di Tapteng Dirudapaksa 4 Orang Pria

16 news24jam

Namun perkembangan demokrasi yang sangat dinamis membuat banyak pihak tidak puas dengan dua kriteria demokrasi tersebut.

Elektoral Integrity Group yang beranggotakan 15 pensiunan hakim agung dan mantan penyelenggara pemilu dari 13 negara, termasuk dari Indonesia mengajukan keadilan pemilu sebagai parameter pemilu demokratis.

Keadilan pemilu, menurut Electoral Integrity Group yang dideklarasikan dengan judul Towards an International Statement of Principles of Electoral Justice di Accra, Ghana, 15 September 2011 terdiri atas 10 prinsip.
Rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dapat dikategorikan berdasarkan keadilan jika (1)integritasnya tinggi, (2) melibatkan banyak warga,(3) berdasarkan hukum yang berkepastian tinggi, (4) imparsial dan adil, (5) profesional dan independen, (6) transparan, (7) tepat waktu sesuai dengan rencana, (8) tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan, (9) teratur, (10) peserta pemilu menerima wajar kalah atau menang.

Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia telah menetapkan enam ukuran pemilu yang demokratis yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Hal itu termuat dalam pasal 22 E ayat 1 Undang Undang Dasar 1945. Undang Undang Pemilu dan Penyelenggara Pemilu yang menjadi turunannya,kemudian menambah beberapa keriteria lagi seperti transparan, akuntabel, tertib dan profesional.

Dalam mengimplementasikan enam asas penyelenggaraan pemilu tersebut, Indonesia pascareformasi telah melakukan sejumlah perbaikan mulai dari perbaikan sistem pemilu (electoral system), tata kelola pemilu (electoral process) dan penegakan hukum pemilu. (Yusuf Hanapiah Pohan, SH)