Penggantian Kadis Dukcapil Kota Sibolga Terkesan Dipaksakan

oleh -2.167 views
Pelantikan Kadis Dukcapil Sibolga terlihat secara tertutup dan dikawal oleh Personil Satpol PP

SIBOLGA NEWS – JAM 17.00 WIB

Penggantian Kepala dinas (Kadis) kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) kota Sibolga, Ahmad Sulhan Sitompul kepada Amarrullah Gultom, pada Jumat (3/4) terkesan dipaksakan.

Pasalnya, penggantian tersebut dinilai tidak mengacu pada Permendagri nomor 76 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi dan Kabupaten-Kota.

Tokoh Pemuda, Fernando Simamora, kepada News24Jam.com, Jum’at (03/04) menjelaskan, untuk pergantian pejabat sudah jelas diatur pada pasal 11, 12, 13 Permendagri nomor 76 Tahun 2015.

Fernando menyebut, dalam pasal 11 ayat 1 dikatakan, menteri memberhentikan pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi, Kabupaten-Kota.

Selain itu, pada ayat 2 juga dikatakan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena, meninggal dunia, mengundurkan diri, mencapai batas usia pensiun, diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Pekerja Bongkar Muat Ditikam Pria Bertopeng Diteminal Sibolga

“Juga diangkat dalam jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, cuti diluar tanggungan negara, adanya perampingan organisasi pemerintah, tidak mampu jasmani atau rohani, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan,” bebernya.

“Kemudian di pasal 12 dan 13 juga sudah sangat jelas,” sambungnya.

Dengan demikian, bila dilihat pasal demi pasal, tidak ada yang berkaitan dan mengenai kepada Kadis (Ahmad Sulhan Sitompul). Sehingga, kuat dugaan disini Pemko telah melanggar Permendagri tersebut.

“Itulah yang kita anggap mengapa pergantian ini terkesan dipaksakan, karena semua ketentuan-ketentuan itu dilanggar dalam penggantian Kadis Dukcapil di kota Sibolga ini,” ucapnya.

Kemudian, Fernando menambahkan, untuk prosedur penggantiannya juga harus melalui persetujuan dari Dirjen (Direktur Jenderal) Catatan Sipil terlebih dahulu, atas nama Mendagri.

“Kadis Dukcapil itu benar dilantik oleh Wali Kota, tetapi SK Kadis Capil itu ditandatangani Mendagri. Jadi yang menggantikan dia pun harus ada persetujuan Mendagri, tidak semena-mena hanya keputusan Wali Kota,” imbuhnya.

Baca Juga :  Pantas Lumbantobing Bersama Tim Mendaftar ke Partai Demokrat

Lanjutnya, jika hal ini dikaitkan dengan Pemilihan kepala daerah, Fernando menilai keputusan tersebut tidak beralasan. Mengingat Pilkada tahun ini sudah ditunda oleh KPU Pusat karena masalah virus Corona.

“Kalau kita bicara Pilkada, Pilkadanya kapan? Pilkadanya kan ditunda. Jadi gak ada alasan, gak connect alasannya jika penggantian ini dikaitkan dengan Pilkada,” pungkasnya.

Sebelumnya, rotasi jabatan pimpinan berlangsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kota Sibolga.

Ahmad Sulhan Sitompul yang sebelumnya menjabat Disdukcapil digantikan oleh Amarrullah Gultom.

Sekretaris daerah (Sekda) Pemko Sibolga, M. Yusuf Batubara mewakili Wali Kota menyerahkan langsung SPT Amarullah Gultom sebagai Plt Kadis Dukcapil Sibolga.

Pergantian itu berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Wali Kota Sibolga, Nomor 821.29/635/BKD tertanggal 1 April 2020. (ful)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *