SIBOLGA NEWS – JAM 17.20 WIB
Ketua DPRD Sibolga, Ahmad Syukri Nazri Penarik ingatkan Wali Kota Sibolga, Drs. HM Syarfi Hutauruk agar tidak melakukan interpensi kepada masyarakat jelang Pilkada kota Sibolga pada 9 Desember 2020
Hal itu disampaikannya Ketua DPRD Sibolga saat menggelar konfrensi pers di ruang rapat DPRD Sibolga bersama anggota DPRD lainnya yaitu, Obbi Putra Hutagaol, Rivorman Saleh Manalu, Selfi Kristian Purba, Herman Sinambela, Munzir, Andika Pribadi Waruwu, Yasran, Augustina Mariati. Selasa (1/12/2020)
Dijelaskan Ahmad Syukri, masalah Pilkada kota Sibolga ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi kami menerima informasi dan laporan dari masyarakat, bahwa Walikota Sibolga diduga menggunakan jabatannya untuk melakukan interpensi dengan memerintahkan salah seorang Kepala Dinas (Kadis) untuk mendukung salah satu Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Sibolga di Pilkada kota Sibolga dengan ancaman apabila tidak memilih Paslon Walikota yang ditunjuk, akan dikeluarkan dari penerima bantuan.
“Kepada masyarakat kota Sibolga jangan percaya, karena mereka itu tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan masyarakat kota Sibolga yang penerima bantuan,” katanya
Ketua DPRD Ahmad Syukri juga mengingatkan, kami mengingatkan kepada KPU kota Sibolga. Kami menerima informasi bahwa diduga anggota KPPS dan PPS akan menyalurkan C6 kepada masyarakat kota Sibolga dan disertai adanya praktik money politik.
“Kepada KPU kota Sibolga kami ingatkan agar hal tersebut tidak terjadi, dan kami juga meminta kepada Bawaslu kota Sibolga agar memerintahkan struktur Bawaslu baik Bawaslu tingkat kecamatan dan Kelurahan maupun bawaslu di TPS agar melakukan dan mencek kebenaran ini,” jelasnya
Lanjutnya, kami juga ingatkan kepada Camat, Lurah dan Kepling. Agar tidak melakukan interpensi kepada masyarakat.
“Karena kami menduga saudara Walikota melakukan interpensi kepada Camat, Lurah dan Kepling untuk mengarahkan memilih salah satu Paslon Walikota di Pilkada Sibolga,” sebutnya seraya menambahkan kami menghargai hak politik dari Walikota Sibolga, tetapi jangan melakukan dan menggunakan fasilitas Negara dan struktur pemerintahan untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu Paslon Walikota di Pilkada Sibolga. (Tim)
