Buyung Sitompul Tuding Musda Golkar Tapteng Penuh Kejanggalan dan Perlu Dipertanyakan

TAPTENG NEWS – JAM 18.00 WIB

Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke X DPD Partai Golkar, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), dinilai tidak benar alias abal-abal.

Baca Juga

5 tahun  lalu

Polisi Ringkus Perempuan Pelaku Penipuan

1 news24jam

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pelaksana Harian (PLH) DPD Partai Golkar Tapteng, Ir. Buyung Sitompul, yang walk out pada saat acara sedang berlangsung di Pantai Hollywood Pandan, Tapteng.

Buyung Sitompul memilih walk out karena menganggap Musda tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan ADRT partai Golkar.

Menurutnya, pelaksanaan Musda tersebut terkesan dipaksakan, sehingga banyak menimbulkan pertanyaan.

Baca Juga

5 tahun  lalu

IPTU Rensa Resmi Jabat Kasat Binmas Polres Tapteng

6 news24jam

“Yang menandatangani semua SK pak Manohom, tapi Pak Manohom sendiri tidak pernah kelihatan, bahkan tanpa ada konfirmasi kepada saya sebagai ketua Plh,” kata Buyung, Minggu (30/8).

Buyung mengaku, pelaksanaan Musda Partai Golkar tersebut membuat dirinya merasa dikucilkan sebagai Plh Ketua Partai Golkar Tapteng.

Sehingga, dirinya meminta DPD tingkat I Provinsi Sumut untuk menarik Musda tersebut.

Dalam Musda itu, Buyung Sitompul menyampaikan sikap bahwa Musda sudah tidak mengikuti Konstitusional dan dianggap melanggar aturan.

Karena, pembentukan panitia pleno yang ditandatangani Plt. Ketua DPD Partai Golkar Tapteng, Manohom Aritonang yang adanya di Medan, namun ditandatangani di Pandan.

Hal itu menurut Buyung Sitompul penuh kejanggalan dan perlu untuk dipertanyakan keabsahan dari seluruh rangkaian kegiatan Musda tersebut.

“Tadi panitia juga menyebutkan secara lisan, Manohom tidak pernah datang ke Pandan akhir-akhir ini. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau itu benar, kenapa tanda tangan ada, sedangkan orangnya tidak datang. Harusnya kalau pak Manonom tidak bisa atau berhalangan, kan saya sebagai Plh (ketua Pelaksana Harian) yang menandatangani,” katanya.

Tak hanya itu, diungkapkan Buyung, dalam kegiatan tersebut dirinya sebagai Plh tidak mendapat pemberitahuan, akan tetapi mendapatkan undangan Pleno yang ditandatangani Manohom selaku Plt.

Dan itupun didapatkannya melalui Grup Whatssap untuk Seluruh Plh DPD Partai Golkar Tapteng yang jumlahnya sekitar 73 sesuai SK DPD Provinsi.

“Harusnya kalau Manohom tidak ada, saya Plh yang ada disini, saya yang menandatangani. Tapi ini tetap dipaksakan tanda tangan Plt, sementara Manohom sendiri tidak ada di Tapteng, tapi ada tanda tangan, kalau itu benar, berarti semua rangkaian Musda itu gagal karena sudah didasari surat yang tidak benar,” jelasnya.

Selain itu, Buyung Sitompul juga menyebutkan, SK pelaksana Musda tersebut juga ditandatangani Manohom juga sedangkan Monohom juga tidak berada di Tapteng.

Dengan demikian, Buyung menilai SK pembentukan tersebut diduga tidak benar dan menghasilkan produk yang tidak benar dan proses yang tidak benar. Sebab SK undangannya semua ditandatangani Manohom, sementara Manohom tidak pernah hadir.

“Saya kan ada disini, seharusnya Sekretaris melapor sama saya, agar saya tanda tangani, jangan dipaksakan, sampai tadi didalam acara besar, acara Akbar itu, pada acara pembukaan Musda itu, Manohom tidak hadir, Sekretaris juga tidak hadir. Didalam pertanggung jawaban tadi, seperti kemana Kantor Golkar kenapa Kantor Golkar diusir dan menumpang dirumah orang, sebagai kantor Partai besar,” tanyanya.

“Kalau ini menompang, yang artinya mau diusir, menggembok, mau ditutup menghentikan. Masa partai besar menumpang, kita tidak bisa berbuat apa-apa, namanya juga menompang, ini lah yang tidak dipikirkan sekretaris,” sambungnya.

Buyung mengungkapkan, sebelumnya Akbar Tanjung berniat mengirimkan dana untuk sewa kantor, namun Sekretaris menolak, dengan alasan sudah memiliki kantor.

“Tapikan menumpang. Ada beberapa pertanyaan saya tadi, aset-aset Golkar itu dimana karena ada pertanggung jawaban, mungkin itu kenderaan roda 4, roda 2, bisa gedung, bisa tanah dan lain-lain,” ketusnya.

Selain itu, Buyung Sitompul juga mempertanyakan tentang anggaran partai Golkar Tapteng.

“Kok gak ada bendahara memberi pertanggungjawaban, atau sekretaris atau pak Manohom mempertanggungjawabkan keuangan Golkar itu, mau itu negatif mau itu positif tapi ada rincian ada pertanggungjawaban,” kesalnya.

“Semua tidak ada hadir, inilah dasarnya, kok pak Manohom tidak hadir dalam acara Akbar itu, acara Musda dalam menyampaikan pertanggungjawaban dia sebagai Plt ketua DPD Partai Golkar Tapteng. Karena kalau ini nanti diteruskan akan ada pengurus baru. Pengurus baru yang sudah harus menerima warisan-warisan lama, termasuk administrasi,” ungkapnya.

“Ini yang membuat saya miris, saya minta kepada DPD tingkat I provinsi Sumatera Utara dan dewan kehormatan partai Golkar agar ini benar-benar dipanggil kenapa sampai terjadi penurunan yang drastis,” pungkasnya. (ful)