Kajari Sibolga Kepemimpinan Timbul Pasaribu, Penanganan Kasus Tebang Pilih Terkesan Diendapkan

oleh -265 views
Irwansyah Daulay Ketua LSM Inakor saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejari Sibolga

SIBOLGA NEWS – JAM 10.00 WIB

Menyikapi berbagai kasus – kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan berbagai komunitas masyarakat baik Mahasiswa, Aktivis LSM, Wartawan dan juga warga Desa dan bahkan Pimpinan DPRD Tapteng ke Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga, yang kami duga kuat proses penanganan kasus – kasus tersebut ada kolusi dan nepotisme diduga tebang pilih dan terkesan diendapkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Sibolga dibawah ke pemimpinan Kapala Kejari Timbul Pasaribu

“Janji – janji manis kepala kejaksaan negeri sibolga Timbul Pasaribu untuk membrantas praktek – praktek korupsi di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga ternyata hingga saat ini tak kunjung membuahkan hasil yang signifikan bagi masyarakat Tapteng dan kota Sibolga, baik para kalangan komunitas Mahasiswa, Wartawan dan LSM yang menaruh ekspektasi besar kepada Timbul Pasaribu. Klaim keberhasilanpengungkapan kasus korupsi yang selama ini digembar – gemborkan oleh Kajari Sibolga diduga hanya untuk mengklabui masyarakat,” kata Irwansyah Daulay Ketua LSM Inakor saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejari Sibolga, Rabu (6/2) kemarin

Dijelaskannya, karena faktanya berbagai kasus korupsi yang telah merampok uang rakyat dalam jumlah besar justru dalam pengusutannya berujung pada suatu kondisi ketidakpastian hukum seperti kasus dugaan kosupsi yang telah dilaporkan ke Kantor Kajaksaan Negeri Sibolga mulai tahun 2016 sampai tahun 2018, namun hingga saat ini kasus tersebut tidak jelas proses hukumnya ada 11 Kepala Desa yang sudah kita laporkan saat itu

“Kasus dugaan korupsi penggunaan dana APBD TA 2014 dan 2015 Dinas Kelautan yang diduga dilakukan oknum mantan Kepala Dinas Kelautan Pemkab Tapteng, hasil Pansus DPRD yang dilaporkan oleh Pimpinan DPRD Tapteng lebih 2 Tahun yang lalu, namun hingga kini kasus tersebut tidak jelas proses hukumnya dan status hukum oknum mantan Kadis Kelautan Aliamsyah Sitompul,” sebutnya

Lanjutnya, kasus dugaan korupsi penggunaan dana rutin APBD kecamatan TA 2015 dan 2016 yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum mantan Camat Pemkab Tapteng yang dilaporkan oleh Koalisi 2 LSM Mutilasi pada tahun 2017 yang lalu hingga kini kasus tersebut tidak jelas proses hukumnya dan status hukum para oknum mantan Camat tersebut

“Adapun mantan Camat tersebut adalah mantan Camat Pinangsori Sunardi sekarang menjabat Kepala Dinas PMD Pemkab Tapteng, mantan Camat Tukka Maharni Sitompul sekarang menjabat sekretaris Dinas Sosial Pemkab Tapteng, mantan Camat Lumut Sudely Hulu sekarang menjabat sekretaris Dinas Kelautan Pemkab Tapteng, mantan Camat Sosorgadong Surya Atmaja Turnip sekarang menjabat Staf di kantor Sekretaris Daerah Pemkab Tapteng dan mantan Camat Sorkam Barat Tulus Panggabean sekarang manjabat kepala dinas kelautan Pemkab Tapteng,” ujarnya

Sambungnya, kasus dugaan korupsi pengunaan APBD TA 2015 dan 2016 yang diduga dilakukan oknum Kepala BKKBN Pemkab Tapteng yang dilaporkan oleh Mahasiswa, Kasus dugaan korupsi dana pembangunan kantor dinas pertanian Pemkab Tapteng diduga dilakukan oleh mantan Kadis PU Pemkab Tapteng yang dilaporkan oleh LSM Peduli Bangsa, Kasus dugaan korupsi dana pemulangan pegawai TA 2012 dan TA 2013 sebesar Rp. 7 Miliar di dinas PPKAD Pemkab Tapteng yang dilaporkan LSM Patriot Indonesia

“Kasus dugaan korupsi kelebihan pembayaran proyek yang tidak dikembalikan ke KAS daerah oleh Dinas PU Pemkab Tapteng TA 2012 dan 2013 sebesar Rp. 1 Miliar yang dilaporkan LSM Patriot Indonesia, kasus dugaan korupsi dana proyek pemasangan Caiso tegak sebesar Rp. 450 juta yang merugikan negara sebesar Rp.138 Juta pada TA 2012 di Dinas PU Pemkab Tapteng yang dilaporkan LSM Patriot Indonesia, Kasus dugaan korupsi pembangunan jalan dan jembatan kecil/gorong – gorong di Jalan Sudirman Dana APBD Sibolga Tahun 2015 yang diduga di Mark UP yang telah dilaporkan Ka.Biro Radar Nusantara, kasus dugaan korupsi bedah rumah desa aek Garut Tahun 2016 diduga dilakukan oleh oknum kepala desa Aek Garut yang telah dilaporkan LSM LIPPAN dan kasus dugaan korupsi peningkatan jalan aek garut – aek horsik tahun 2013 yang diduga kuat fiktip, yang telah dilaporkan LSM LIPPAN,” sebutnya

Berbelit – belitnya berbagai penuntasan kasus  kasus korupsi yang ditangani pihak kejaksaan Negeri Sibolga adalah salah satu bukti nyata tidak seriusnya upaya penuntasan kasus – kasus tersebut, pengungkapan skandal yang telah merampas uang rakyat demi kepentingan segelintir orang – orang bersifat koruptif, ternyata hanya berujung pada permainan yang menguntungkan oknum – oknum penegak hukum yang diberikan kekuasaan atau kesewenangan mutlak oleh Negara

“Ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera ditindak, kejaksaan negeri Sibolga tidak boleh setengah – setengah hati apalagi tebang pilih dalam pengusutan kasus korupsi. Kejaksaan negeri Sibolga harus tetap menjadi nyala api harapan kita semua, akan terwujudnya Pemkab Tapteng dan Kota Sibolga bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” tegasnya. (hs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *