Penyaluran Dana Bantuan PKH Tahap II Dinilai Tidak Tepat Sasaran

oleh -3.590 views
Foto Ilustrasi

TAPTENG NEWS – JAM 17.00 WIB

Penyaluran dana bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) tahap II pada bulan Maret 2020 di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dinilai tidak tepat sasaran.

Pasalnya, beberapa warga yang tinggal di Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Tapteng dan tergolong keluarga yang kurang mampu, mengeluh karena tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Salah seorang warga Lingkungan I, Kelurahan Lubuk Tukko, Armina Situmeang ketika dikonfirmasi, Senin (30/3) mengaku, belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah.

Padahal, sebelumnya dia telah mengurus dan memenuhi semua persyaratan ke Dinas Sosial (Dinsos) Tapteng agar mendapatkan bantuan itu.

“Sebelumnya kami sudah pernah ke Dinas Sosial beramai-ramai, saya sudah di foto, berkas saya sudah lengkap masuk semua, tapi entah kemananya berkas saya itu, saya tidak tau. Jadi ketika saya tanyakan ke pendamping PKH nya, tengoklah ke sana buk, begitu di jawabnya, sudah berulang kali begitu,” ungkapnya.

Tak hanya itu, dikatakan Armina, ia juga telah berulangkali menanyakan ke pihak pendamping PKH yang melakukan pendataan di Kelurahan Lubuk Tukko. Akan tetapi, pendamping PKH tersebut menyarankan agar menanyakan hal itu ke Lurah.

“Aku buk dari dinas sosial, sebenarnya kalau men cek itu gak usah ke kami, ke Lurah ibu saja, ibu tanyakan ke Lurah. Kalau ikut ibu disitu (maksudnya ada di dalam komputer mereka seperti daftar tunggu), menunggu lah ibu. Kalau ibu sudah cek dan memang ibu gak ada dalam daftar, ibu harus mendaftar ulang lagi,” imbuhnya.

Beberapa bulan kemudian, Armina kembali menanyakan ke pihak dinas sosial (pendamping PKH). Namun tetap memperoleh jawaban serupa.

“Ditanya kesana, entah apa katanya, ditanya ke sini, entah apa juga jawabnya. Jadi kesannya seolah main lempar – lempar. Itulah, saya capek jadinya pak, saya jenuh dan putus asa jadinya,” kesalnya.

Baca Juga :  3 Satpam Di PHK Secara Sepihak, SBSI Sibolga Gelar Unras di Gedung DPRD

Yang membuat Armina merasa heran, kenapa yang terbilang mampu, tapi mendapat bantuan PKH itu? Sementara dirinya yang memiliki 4 orang anak, 3 orang diantaranya masih berstatus pelajar, bahkan putrinya yang bungsu termasuk anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) tidak mendapatkan bantuan.

“Kalau sakit hati, sebenarnya sakitnya hati saya pak, tapi ya mau gimana lagi pak, saya terima saja lah begitu,” ucapnya.

Demikian pula dengan Nerita Hasni Panggabean, yang juga merupakan warga Lingkungan I, Kelurahan Lubuk Tukko.

Ia mengungkapkan, belum pernah mendapatkan bantuan PKH ini, padahal sebelumnya, ia juga sudah mengurus berkas persyaratan yang dibutuhkan.

“Bahkan ramai-ramai kami kemarin itu mengurus surat-surat itu ke Kelurahan Sibuluan Indah, karena ke situ waktu pertama kali kami di arahkan untuk mendaftar,” tuturnya.

Nerita yang pekerjaannya hanya berjualan di salah satu kantin sekolah, dan hanya memperoleh keuntungan sebesar 40 hingga 60 ribu per harinya. Sehingga, ia begitu mengharapkan bantuan dari pemerintah tersebut untuk membantu biaya pendidikan ke 3 orang anaknya.

“Kalau di hitung – hitung manalah cukup itu pak untuk membutuhi kehidupan sehari – hari kami, sementara saya memiliki 4 orang anak, dan 3 diantaranya masih bersekolah. Apalagi sekarang ini cuma saya nya lagi yang harus menghidupi ke 4 anak saya, karena suami saya sudah meninggal 2 tahun lalu pak,” ucapnya.

Ia juga menambahkan, saat ini dirinya terpaksa harus berhenti berjualan, akibat kebijakan pemerintah yang harus meliburkan anak sekolah karena virus Corona Covid-19.

“Jadi selama anak sekolah ini libur, darimana lagi penghasilan saya pak?,” tanyanya.

Hal senada juga disampaikan Junidar Panggabean, yang juga merupakan warga Lingkungan I Kelurahan Lubuk Tukko.

Baca Juga :  Habiskan Rp 800 Juta Seragam PNS Dinas PPKB Disorot

“Itulah pak, kami pun jadi heran, kami sudah mengurus semua berkas – berkas dan ramai-ramai mendaftar ke dinas sosial, tapi kami tidak mendapatkan bantuan itu. Malah keluarga yang mampu yang dapat, bahkan ada lagi kontrakannya, tapi bisa orang itu dapat,” bebernya.

Terpisah, Lurah Lubuk Tukko, Hj. Sarrah Nasution mengatakan, mengenai PKH, pihaknya akan melakukan pendataan ulang kembali.

Namun, akibat masalah penyebaran virus Corona (Covid-19), sehingga harus menunda pendataan tersebut.

“Sebenarnya bagi yang belum mendapat bantuan PKH itu, karena dirinya belum masuk ke dalam Basis Data Terpadu (BDT). Tapi, dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengundang warga kita, dan melakukan pendataan ulang kembali terkait masalah penerima PKH ini,” ujar Sarrah Nasution saat ditemui, Senin (30/03) di kantornya.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Tapteng, Parulian Sojuangon Panggabean saat dihubungi wartawan melalui telepon seluler mengatakan, hal itu yang bisa menjelaskan yakni Koordinator PKH Dinsos Tapteng.

“Mengenai PKH, itu nanti koordinator yang menjelaskannya ya,” jawabnya singkat.

Koordinator PKH Dinsos Tapteng, Agus Panggabean mengaku, pihaknya hanya bisa membantu memasukkan data warga ke BDT (Basis Data Terpadu) yang sekarang namanya menjadi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

“Masalahnya kita bukan disininya, banyak lagi masyarakat miskin yang saat ini tidak mendapat PKH, kita akui, cuma kesimpulannya yang bisa kita lakukan saat ini, dimasukkan dia lebih dulu ke DTKS, dan itu ada di bagian Fakir Miskin (Dinsos Tapteng),” kilahnya.

Dikatakan Agus, data ini online langsung ke Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) Kemensos. Sehingga dari data inilah sumber nanti semua masyarakat miskin di setiap Kabupaten-Kota yang akan menerima bantuan.

“Jadi orang inilah (Kemensos) yang menentukan semua nanti, sesuai dengan persentase kemiskinan,” tutupnya. (ful)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *